Terlalu Banyak Amanah, Banyak Operator Sekolah Jatuh Sakit

Beban kerja operator sekolah terlalu berat. Imbasnya, kinerja mereka tidak terlalu bagus. Satu operator bisa memegang beberapa aplikasi. Seorang operator di sekolah dasar bertanggung jawab atas beberapa aplikasi selain Dapodik. Biasanya guru honorer yang diamanahi kepala sekolah untuk mengelola aplikasi lantaran sekolah tak punya lembaga Tata Usaha.

Terlebih, upah yang diterima operator sekolah terbilang kecil. Honor diambil dari dana BOS. Tak ada alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kondisi inilah yang membuat sebagian operator sekolah mengundurkan diri. Akibatnya, sekolah menunjuk guru lain sebagai penggantinya. Penggantian ini memengaruhi kinerja operator baru dalam menangani Dapodik.

Tak banyak yang bisa dilakukan Dinas Pendidikan guna mengatasi situasi ini, misalnya dengan membuat kebijakan ihwal masa kerja operator sekolah. Pengaturan operator, jelas Ngurah, merupakan kewenangan kepala sekolah.

Banyaknya tanggung jawab yang diemban membuat operator sekolah kurang cermat melakukan pemasukan data. Usai memasukkan data, mereka tak lagi memperbarui perubahan yang terjadi. Baru setelah operator Dapodik Dinas Pendidikan memberi tahu adanya kesalahan, mereka melakukan pembaruan data.

Operator Sekolah berharap, aplikasi yang ditangani operator sekolah dikurangi. Terkait pendataan, ia berharap Padamu Negeri diintegrasi ke dalam Dapodik. Sebab berbagai program pemerintah seperti BOS, penyaluran tunjangan guru, dan Program Indonesia Pintar menggunakan data dari Dapodik, bukan Padamu Negeri.