Belasan honorer kategori satu (K1) Provinsi Sulawesi Tengah didamping
anggota DPRD serta pejabat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) datang ke
kantor Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), mempertanyakan nasib mereka. Kedatangan mereka diterima langsung Deputi SDM KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, Selasa (23/12).
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), mempertanyakan nasib mereka. Kedatangan mereka diterima langsung Deputi SDM KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, Selasa (23/12).
"Kami minta kejelasan nasib kami. Honorer kategori dua (K2) saja sudah
ada yang dapat NIP. Sementara kami yang harusnya diselesaikan duluan
malah belum jelas status kami," kata salah satu honorer yang mewakili
rekan-rekannya.
Dia pun meminta pemerintah memberikan kepastian mau dikemanakan nasib 374 honorer K1 Sulteng.
"Kami sudah capek dengan ini, kami tinggalkan anak istri di rumah untuk
mendengarkan langsung hasil pertemuan DPRD, BKD, dan KemenPAN-RB. Kalau
perlu kami akan tidur di sini sampai kami dapat hasilnya," ujarnya
sambil terisak.
Tangisan pria berperawakan tinggi besar di kantor MenPAN-RB Yuddy
Crisnandi ini langsung diikuti rekan-rakannya yang lain. Melihat itu,
anggota DPRD dan BKD Sulteng pun tidak bisa menahan rasa haru. Mata
mereka berkaca-kaca.
"Bapak lihat sendiri kan, mereka ini orang-orang yang benar mengabdi
sejak 2005 sampai sekarang. Tolong 374 honorer K1 ini diberikan
kejelasan diangkat atau tidak," kata Farid Rivai, kabid Data dan Formasi
BKD Sulteng.
Senada itu Muharam Nurdin, anggota DPRD Sulteng mengungkapkan,
pemerintah perlu memberikan kejelasan status 374 honorer K1. Ini untuk
menjaga stabilitas keamanan di Sulteng.
"Sulteng itu terkenal daerah konflik, honorer K1 sudah mengancam akan
memboikot pemberkasan NIP honorer K2. Mereka tidak terima karena K2
lebih dulu selesai dibandingkan K1," tandas politikus dari PDIP ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar