Aceh, Papua dan daerah yang lain lagi dalam Proses. Pagi ini (Selasa, 11/2/2014), mulai yang diumumkan dari yang lain," ungkap Azwar melalui sambungan telepon kepada Tribunnews.com, Selasa (11/2/2014).
Setelah beberapa kali mengalami penundaan karena alasan teknis, pengumuman hasil kelulusan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) honorer K2 diumumkan Senin (10/2/2014). Setidaknya, di laman cpns.menpan.go.id saat ini sudah ada form pencarian database hasil seleksi CPNS K2 berdasarkan instansi.
Menteri ini berjanji empat hingga lima hari kedepan untuk seluruh daerah sudah bisa diumumkan. "4-5 hari ini, seluruhnya akan diumumkan," janjinya.
Menurut Azwar, proses bertahap pengumuman masih terus dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Pasalnya, penerimaan pegawai honorer K2 tidak sama dengan penerimaan CPNS yang biasa. Ia mengakui untuk memilih siapa yang berhak menjadi CPNS sangat sulit.
Dijelaskan pula, panitia harus menyeleksi dari ambang batas penilaian (passing grade) dan juga pertimbangan afirmatif seperti usia, masa kerja, jenis atau bidang pekerjaan dan kewilayahan.
"Kalau kita hanya berpegang pada passinggrade sudah selesai dari dulu. Dan ternyata banyak daerah yang hasilnya menunjukkan kurang. Makanya perlu affirmasi. Terkait hal ini memang sulit, berbeda dengan penerimaan CPNS biasanya. Berbeda kasusnya dengan penerimaan CPNS yang lain. Bukan hanya murni hasil. Ada banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Tapi, pengangkatan pegawai honorer sebagai PNS akan dimanfaatkan dengan optimal," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Oleh karena itu, lanjut Azwar pemerintah harus menerapkan kebijakan khusus di daerah-daerah tertentu. Itu artinya pemerintah tidak bisa memaksakan penerapan standar kelulusan yang sama.
Lebih lanjut dia katakan, pemerintah akan memprioritaskan peserta berprofesi guru dan perawat dalam proses penerimaan pegawai negeri sipil dari pegawai honorer K2. Azwar menuturkan pada tahun ini ada sekitar 600.000 pegawai pemerintah honorer K2 yang ikut tes calon pegawai negeri sipil.
Dia menjelaskan pemerintah akan menerima minimal 33% dari 600.000 pegawai K2 tersebut sebagai PNS dengan mempertimbangkan hasil tes, pengalaman kerja, dan kebutuhan daerah. Pemerintah, lanjutnya, juga akan mengutamakan penerimaan pegawai K2 yang berprofesi sebagai perawat dan guru.
“Sekitar 33% yang kita terima, tapi di samping kualitas, kita juga memberikan afirmasi terhadap lamanya pengabdian dan afirmasi berdasarkan lokasi,” kata Azwar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar